REPUBLIKA.CO.ID, Untuk pertama kalinya di masa transisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan teguran kepada tim transisi Jokowi-JK. Lewat sidang cabinet paripurna pada 5 September 2014, ia menilai tim transisi Jokowi-JK telah bergerak tanpa koordinasi.

Hal tersebut merujuk pada adanya keluhan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang merasa didatangi oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai tim transisi Jokowi-JK dan meminta informasi negara. Adanya kabar tersebut membuat Presiden SBY sedikit ‘kegerahan’. 

Ia meminta agar prosedur dan aturan untuk meminta informasi negara dijalankan dengan tertib. Ia pun beranggapan ada hal yang belum dipahami bersama. Terutama anggapan adanya pemerintahan bersama yang dijalankan pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi. “Saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada,” katanya.

Ia menegaskan semua kebijakan dan kinerja pemerintahan KIB II menjadi tanggung jawabnya hingga 20 Oktober, ketika masa jabatannya berakhir. Presiden SBY pun meminta agar masa transisi tidak disalahartikan sebagai sarana untuk mencari celah dan saling menyalahkan.

Presiden SBY mengingatkan, dalam pertemuannya dengan presiden terpilih, Joko Widodo ada kesepakatan untuk tidak saling menyalahkan atau mengkritik kebijakan masing-masing. Karena pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi akan memiliki tanggung jawab dan kewajibannya sendiri.

“Poin saya adalah, masa transisi, konsultasi dan komunikasi, tidak boleh saling menyalah-nyalahkan kebijakan masing-masing. Kalau kita ya yang sedang kita jalankan, kalau Pak Jokowi yang akan dilakukan,” katanya dalam sidang cabinet paripurna pada 5 September lalu.

(Bersambung)

Ikuti Whatsapp Channel Republika