REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Esthi Maharani
Celakanya kondisi itu masih berlanjut ketika SBY memberikan lampu hijau kepada para menterinya untuk membantu Jokowi-JK dan timnya. Lagi-lagi terjadi kesalahpahaman antara dua pemerintahan di masa transisi yang sebenarnya adalah jembatan bagi keduanya.
Hal itu mencuat ketika para menteri mulai mengeluhkan banyaknya pihak-pihak yang datang mengatasnamakan tim Jokowi-JK. Mereka meminta data dan informasi tentang pemerintahan kepada kementerian/lembaga, BUMN, dan perangkat pemerintahan lainnya.
Menko Perekonomian, Chairul Tanjung secara frontal mengatakan tidak akan melayani pihak-pihak yang mengaku sebagai tim transisi Jokowi tanpa disertai surat dan mandate tertulis. Ia sudah kesal karena banyak pihak yang meminta data dan informasi kepada kementerian yang ada di bawah koordinasinya.
Chairul menegaskan tak ingin informasi yang sifatnya rahasia jatuh ke orang yang tak berhak. Kalaupun ada pihak yang mengaku sebagai bagian dari tim transisi, ia pun merasa perlu berhati-hati, karena belum tentu orang tersebut dimasa datang akan menjadi pemegang kekuasaan, misalnya menteri di era Jokowi.
"Kita minta surat resmi dari pemegang mandat rakyat, siapa yang ditunjuk, ini kita pegang, karena yang kita bicarakan rahasia negara. Tidak boleh sembarang orang mengetahui hal-hal yang menjadi rahasia negara," katanya pada 4 September lalu.
Sekretariat Kabinet (Seskab) pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-10/Seskab/IX/2014 mengenai Koordinasi dan Komunikasi dengan Tim Transisi Presiden Terpilih Jokowi periode 2014-2019. Surat itu pada dasarnya menegaskan agar para menteri berhati-hati pada oknum yang mengaku sebagai tim transisi Jokowi-JK untuk meminta informasi.
Ditegaskan, hanya orang-orang yang memiliki mandat dari presiden terpilih yang diperbolehkan untuk mendapatkan informasi negara. "Jadi, ini mesti ada aturannya, jangan jalan-jalan sendiri karena saya dapat laporan ada yang menamakan anggota tim transisi datang ke BUMN dan kementerian," kata Seskab, Dipo Alam pada 5 September.
Tim Transisi Jokowi-JK yang diwakili oleh Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto mengakui sekelompok orang yang mengatasnamakan tim tersebut diduga oknum gadungan. “Memang harus ada kejelasan agar tidak ada oknum yang berinteraksi mengatasnamakan rumah transisi. Intinya, kami sendiri belum melakukan pertemuan dengan pihak manapun,” katanya di hari yang sama.
(bersambung)
Ikuti Whatsapp Channel Republika