Jumat 17 Oct 2014 19:00 WIB

Ini Cara MPR Pastikan tak Ada Interupsi Saat Pelantikan Jokowi-JK

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Mansyur Faqih
 Gladi kotor pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/10). (Republika/Agung Supriyanto)
Gladi kotor pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/10). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen MPR, Edi Siregar mengaku mendapat permintaan khusus dari Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) soal undangan pelantikan. Jokowi meminta sebanyak 63 undang untuk kerabatnya. Sementara JK meminta 93 undangan. 

Namun permintaan dua calon pemimpin negara itu tidak sepenuhnya diamini Edi. MPR hanya menyediakan 15 undangan untuk kerabat Jokowi-JK. "Ruangannya terbatas," ujar Edi, Jumat (17/10).

Sekretariat juga mempersiapkan insentif honor bagi anggota MPR yang datang ke pelantikan. Masing-masing anggota MPR akan mendapat Rp 600 ribu potong pajak. "Dikurangi pajak 15 persen," ujarnya.

Honor bagi 685 anggota MPR telah masuk dalam postur anggaran pelantikan Jokowi-JK. Sekretariat MPR juga menyiapkan anggaran untuk konsumsi, jamuan kenegaraan, dan pembelian genset listrik. Total seluruh anggaran kegiatan pelantikan menelan biaya tidak lebih dari Rp 1 miliar.

Edi memastikan tidak akan ada anggota MPR yang menyampaikan interupsi selama Jokowi berpidato. Caranya, imbuh Edi, dengan mematikan seluruh microphone di seluruh meja anggota MPR. 

"Semua microphone dimatiin, kan hanya pelantikan, mau interupsi bagaimana," ujar Edi.

Sedianya Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan selama tujuh menit. Edi optimistis seluruh anggota MPR akan memiliki kesadaran untuk tidak interupsi. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement