REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pembangunan trem di Kota Surabaya masih memerlukan konsultasi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut akan dilakukan pemerintah kota Surabaya setelah terbentuknya kabinet baru pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di sela acara dialog bertema "Keselamatan Perkeretaapian Dalam Penerapan Moda Baru Kereta Api" yang digelar Surabaya, Kamis (16/10). Menurut Risma, sebenarnya Pemkot Surabaya dan PT KAI selaku investor sudah siap memulai pembangunan proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut.

Namun, Risma melanjutkan, pihak Pemkot dan PT KAI memilih untuk bersabar. ''Pembangunan trem sebenarnya bisa saja dipercepat, tapi saya tidak pengen mereka tersinggung. Saya ndak pengen seperti itu, jadi harus menunggu dulu," ujar Risma.

Selain mengurai kemcatan, menurut Risma, pembangunan moda transportasi trem juga bernilai historis. Pasalnya, menurut dia, sejak zaman Hindia Belanda hingga 1975, Kota Surabaya pernah memiliki fasilitas transportasi tersebut.

"Dulu banyak cerita jika orang beramai-ramai menyukai naik trem, inilah (memori) yang ingin kami bangkitkan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika