Kamis 16 Oct 2014 13:37 WIB

Pengamat: Megawati Perlu Temui Pimpinan Parpol

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Joko Widodo.
Foto: Antara
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG-- Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr David Pandie berpendapat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perlu menemui langsung pimpinan parpol, terutama yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

"Untuk mencairkan kebuntuan politik pascapilpres, tidak bisa hanya mengandalkan Jokowi (Joko Widodo, Presiden terpilih). Megawati sendiri harus turun langsung untuk membangun komunikasi politik dengan pimpinan parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP)," kata David Pandie, di Kupang, Kamis (16/10).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan safari politik yang dilakukan Presiden terpilih Joko Widodo ke para elite partai politik yang tergabung dalam KMP untuk mengakhiri kebuntuan politik dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Jokowi pada Selasa (14/10) bertemu dan berbicara empat mata dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie di Restoran Kuntskring Paleijs, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Ia yakin jika Megawati sendiri membuka komunikasi politik dengan ketua-ketua umum partai politik, maka peta politik nasional bisa mengalami perubahan signifikan sebelum pelantikan Jokowi-JK. Ia juga menilai semangat politik yang dipertontonkan KMP di Senayan, saat ini layaknya buldozer yang menggusur benda apapun di hadapannya.

"Apa yang dilakukan KMP di Senayan saat ini seperti sebuah buldozer. KMP mengandalkan kekuatan politik yang ada untuk menggusur lawan-lawan politiknya tanpa menggunakan akal sehat, nurani dan moral politik," katanya.

Selain buldozer, Pandie juga mengibaratkan KMP di Senayan saat ini layaknya seekor banteng liar yang tengah menyeruduk siapa pun di hadapannya. "Artinya, gaya politik yang dipertontonkan KMP tidak lagi mengenal rasa empati. Siapa yang akan menjadi korban atau dikorbankan, bukan menjadi urusan KMP. Ini yang saya amati," katanya.

Karena itu, Megawati harus mengalah dengan menemui pimpiman parpol-parpol, terutama yang tergabung dalam KMP agar situasi politik bisa cair sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober, katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement