REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis dan menelusuri rekam jejak dua orang calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pertanyaan DPR biasanya hanya formalitas, saya harap hal-hal itu sudah ditinggalkan tapi lebih kepada pertanyaan yang mendalam soal rekam jejak dan aktivitas lain para calon," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Kamis (16/10).
Hari ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin yang merupakan ketua panitia seleksi capim KPK menyerahkan dua nama yaitu Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Analis Hukum Internasional dan Kebijakan Sekretariat Kabinet Robby Arya Brata kepada Presiden SBY sebagai dua nama yang lolos seleksi capim KPK.
Mereka akan menjalani "fit and proper test" (uji kelayakan dan kepatutan) di hadapan Komisi III DPR sebagai tahap terakhir sebelum dilantik menjadi pimpinan KPK. "Pak Busyro kita sudah tahu sendiri bagaimana sepak terjang beliau di KPK dan KY, tapi kalau Pak Robby kita secara praktis belum bisa terlihat," tambah Agus.
Pertanyaan mengenai jumlah harta kekayaan, sumber harta dan perilaku-perilaku di kantor sebelumnya juga diharapkan diajukan oleh DPR. Namun penilaian Agus terhadap Busyro dan Robby secara umum cukup baik.
"Menurut saya cukup baik keduanya, kalau pak Busyro sudah teruji di KPK dan Pak Robby menurut kami relatif gagasannya cukup baik mengenai pemberantasan korupsi, di Setkab dia juga cukup baik," ungkap Agus.
Khusus untuk Robby, Agus berpesan agar ia tidak berupaya mengamankan kasus-kasus terkait pemerintah lama bila terpilih sebagai pimpinan KPK. Agus secara pribadi berharap agar Busyro Muqoddas tetap menjadi pimpinan KPK.
Busyro dan Robby, lolos dari tes wawancara pansel yang juga diikuti empat kandidat lain yaitu mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta, jurnalis dan advokat Ahmad Taufik, dosen hukum Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting dan spesialis perencanaan dan anggaran Biro Rencana Keuangan KPK Subagio.
Ikuti Whatsapp Channel Republika