REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) meminta agar jabatan menteri agama (Menag), dipegang oleh kader NU yang kultural dan bukan politikus.
Wakil Ketua Umum Asbihu Hafidz Taftazani mengatakan, ia menilai jika berasal dari kader NU yang politikus dikhawatirkan justru akan berimbas menyeret-nyeret NU ke politik praktis, padahal tidak demikian adanya.” “Jangan NU politik yang kenyataannya selalu menggerogoti NU,” kata Hafidz yang juga Ketua Umum Asphurindo ini.
Ia menyebutkan, saat Orde Baru Penguasa, jabatan tersebut diberikan kepada kader di luar NU, dan terbukti mengobok-obok NU. Pascaruntuhnya rezim tersebut, NU kembali bangkit, meski masih rapuh.
Pada era Reformasi, jabatan menag dipercayakan kepada kader NU yang berasal dari partai politik (parpol), tetapi sebagiannya tidak amanat. Tidak melakukan pembaruan, bahkan malah terindikasi korupsi. Menag dari parpol kenyataannya menambah amburadul institusi yang digawanginya. ”Jabatan dijual pada oknum-oknum yang mau digiring ke parpol,” katanya.
Ia menunjuk kesuksesan menag nonparpol, seperti keberhasilan Maftuh Basyuni. Berbagai terobosan dalam penyelenggaraan haji diupayakan. Manajamen haji terbuka.
Karena itu, Hafidz menegaskan saatnya sekarang jabatan menag diberikan kepada NU kultural untuk menjaga netralitas dan menjaga arah politik koalisi Jokowi-JK. Ia menunjuk kecenderungan mayoritas Nahdiliyin yang memilih Jokowi-JK.
Sebab, di koalisi Merah Putih mayoritas Masyumi termasuk partai Islam bekas Orde Lama. “Orang-orang NU politik nggak akan tahu arah gerakan NU,” katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika