REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) menilai muktamar PPP yang akan digelar pada 15-18 Oktober 2014 tidak sesuai dengan AD/ART partai. Dia menilai muktamar tersebut inkonstitusional. "Saya sebagai ketua umum wajib menjaga AD/ART partai," kata SDA saat dihubungi wartawan, Senin (13/10).
SDA menjabarkan AD/ART PPP menyebut penyelenggaraan mukhtamar paling cepat dilakukan setahun setelah pelantikan presiden. Selain itu, AD/ART partai mengharuskan materi mukhtamar didistribusikan ke seluruh pengurus wilayah dan cabang PPP paling lambat sebulan sebelum mukhtamar dilaksanakan. "Maka itu ada dua pelanggaran sekaligus," ujar SDA.
Bagi SDA, Muktamar PPP di Surabaya hanya ajang bagi kubu Rommahurmuziy (Rommy) untuk membawa partai ke dalam kabinet Jokowi-JK. Namun menurut SDA muktamar tidak akan memberi dampak apa-apa terhadap partai selain menjadi ajang seremonial. "Saya lihat sasarannya yang penting dapat jabatan di Kabinet Jokowi," kata SDA.
Pada bagian lain SDA juga menukil Pasal 8 AD PPP tentang mekanisme penyelenggaraan mukhtamar. Menurutnya, sesuai aturan tersebut, mukhtamar hanya bisa diselenggarakan oleh ketua umum dengan sekretaris jendral sebagai administrator dan wakil ketua umum sebagai pembantu. "Sekjen dan Waketum PPP itu pembantu ketum, mereka juga tidak punya kewenangan untuk mengadakan muktamar," ujar SDA.
SDA optimistis Mukhtamar PPP di Surabaya tidak akan mendapat respon dari kader partai. Dia mengklaim telah mendapat dukungan dari 15 sampai 22 DPW untuk menyelenggarakan mukhtamar. "Sebanyak 15-22 DPW PPP tidak hadir ke Surabaya, mereka akan menghadiri muktamar VIII PPP yang saya adakan di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2014 mendatang," kata SDA.
Sementara itu tokoh PPP, Bachtiar Chamsyah menilai pemecatan yang dilakukan kubu Rommy terhadap SDA tidak sah. Pasalnya ketua umum hanya bisa diberhentikan lewat forum mukhtamar. Namun di sisi lain SDA selaku ketua umum bisa memberhentikan Rommy selaku sekjend dan wakil ketua umum. "Kalau Rommy melawan pemecatan dirinya, maka itu bisa dilakukan dalam sebuah forum di muktamar bukan dengan memecat SDA," ujar pendiri Parmusi ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika