REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, yang pernah diwacanakan menjadi ketua MPR, optimistis dapat terpilih menjadi Presiden Parlemen Dunia atau Inter Parliamentary Union (IPU) periode 2014-2019.
"Saya diusulkan oleh parlemen Indonesia (DPR dan DPD) untuk tampil sebagai calon Presiden Parlemen Dunia," kata Nurhayati di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Pemilihan Presiden Parlemen Dunia dijadwalkan diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada 16 Oktober 2014.
IPU beranggotakan 164 negara dan merupakan organisasi parlemen yang dapat disetarakan dengan PBB.
Menurut Nurhayati, dirinya berani tampil sebagai calon Presiden IPU karena mendapat dukungan dari pimpinan parlemen dari banyak negara di dunia.
"Saya optimistis dapat terpilih karena mendapat dukungan dari sebagian besar pimpinan parlemen di dunia," katanya.
Nurhayati menjelaskan, pimpinan parlemen dari banyak negara di dunia memberikan dukungan kepada dirinya karena sebelumnya dia menduduki jabatan sebagai Presiden Komite Koordinator Perempuan Parlemen Dunia pada periode 2010-2012 dan 2012-2014.
Pimpinan parlemen di banyak negara di dunia, kata Nurhayati, menilai dirinya telah memiliki cukup berpengalaman di Parlemen Dunia.
"Apalagi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia juga dinilai menjalankan politik santun dan mengedepankan kearifan lokal," katanya.
Pada kesempatan tersebut, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mengucapkan terima kasih kepada Parlemen Indonesia yang telah mengusulkannya sebagai calon Presiden IPU.
Ia juga meminta doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia agar terpilih sebagai Presiden IPU dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Pada bursa calon Presiden IPU, Nurhayati akan berhadapan dengan kompetitor dari Parlemen Australia, Bangladesh, dan Maladewa.
"Persaingan ini cukup berat, tapi saya optimis bisa terpilih," katanya.
Jika terpilih sebagai Presiden IPU, Nurhayati berkomitmen akan meningkatkan keterlibatatan Parlemen Dunia kepada publik lebih intensif dan akan menjadi lembaga mediator untuk menyelesaikan konflik melalui forum dialog.
Ikuti Whatsapp Channel Republika