REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Tulus Abadi meragukan komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengaksesi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC).
"Secara historis, pemerintahan Megawati yang didukung PDIP dulu merupakan pihak yang menghadang beberapa upaya dalam mengakomodasi FCTC. Menkes saat itu sudah tinggal berangkat ke acara FCTC, tetapi pada menit akhir dibatalkan berangkat," kata Tulus, Kamis (9/10).
Rekam jejak itu diingatkan Tulus dapat terulang lagi dalam upaya aksesi FCTC kelak. Meski begitu, dia memiliki sejumlah catatan Jokowi-JK dapat mengakomodasi untuk aksesi FCTC.
Catatan pertama adalah faktor Jusuf Kalla sebagai wapres. Kehadiran JK sebagai pendamping Jokowi diyakini Tulus dapat membawa Indonesia segera mengaksesi FCTC.
"Jusuf Kalla dulu sewaktu menjadi Menteri Perdagangan era Presiden Gus Dur memiliki komitmen dalam mengendalikan tembakau. Nantinya, posisi JK kemungkinan memiliki nilai tawar dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengaksesi FCTC," kata dia.
Tulus mengatakan bahwa pihaknya akan menagih komitmen JK terkait dengan aksesi FCTC.
Kemudian, catatan kedua ialah faktor independensi Jokowi. "Apabila Jokowi mampu menunjukkan independensinya, dia dapat menyetujui FCTC," ujarnya.
Jokowi diharapkan memiliki independensi saat memimpin Indonesia nanti. "Janganlah dia menjadi pemimpin boneka yang dikendalikan pihak lain yang lebih berkuasa. Jika mampu independen, FCTC bisa segera diaksesi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
