Kamis 09 Oct 2014 12:38 WIB

Pusaka Trisakti: Justru DPR dan MPR Rawan Digulingkan

Rep: Andi Mohammad Ikhbal/ Red: Erdy Nasrul
Sidang paripurna pemilihan Ketua MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/10).
Foto: Republika/Agung Supriyanto/ca
Sidang paripurna pemilihan Ketua MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusaka Trisakti menilai Pemerintahan Jokowi-JK tak perlu khawatir terhadap wacana pemakzulan (impechment) yang akan dilakukan parpol Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Selama pengabdian mereka konsisten terhadap rakyat, kondisi itu tak akan terjadi.

Ketua Pusaka Trisakti, Rian Andi Soemarno mengatakan, presiden dan wapres terpilih harus tunjukan kinerja maksimal untuk punlik. Adapun sarannya, penentuan kabinet harus selekstif, tidak seperti cara KMP memilih pimpinan DPR/MPR yang kurang memperhatikan rekam jejak kandidatnya.

"Publik menunggu apakah rekam jejak para menteri Jokowi-JK sama meragukannnya dengan para pimpinan DPR dan MPR yang diusung koalisi Prabowo," kata Andi, Kamis (9/10).

Dia menambahkan, kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen tak perlu dikhawatirkan dapat menganggu kinerja pemerintah, bahkan terjadi pemakzulan. Menurut dia, justru sebaliknya KMP di DPR/MPR cenderung rawan /impechment/ publik karena dugaan kasus terhadap mereka.

Keinginan pemerintah mendatang libatkan KPK dan PPATK dalam menunjuk calon menterinya merupakan langkah positif. Sebab, mereka punya harapan tinggi terhadap pembentukan kabinet Jokowi-JK, sedangkan cenderung skeptis terhadap paket pimpinan DPR/MPR yang didominasi KMP.

Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi menambahkan, jika mengacu di parlemen periode Presiden SBY, banyak menteri yang justru terjerat kasus korupsi. Kondisi semacam ini, diperkirakan akan terulang di parlemen, karena mereka yang menjabat tak punya rekam jejak baik.

"Bagaimana misalnya besan Amien Rais yaitu Zulkifli Hasan atau EE Mangindaan mengalami nasib seperti Jero Wajik, Suryadharma Ali atau Andi Malarangeng. Begitu juga Setya Novanto dan Fahri Hamzah," ujar Fahmi

Kalau sampai kondisi yang mengecewakan itu terjadi, maka para pemuka agama harus mendorong upaya 'tobat nasional', atau pemakzulan terhadap DPR/MPR. Saat ini, Jokowi-JK hanya perlu memikirkan kinerja untuk melayani masyarakat.

"Yang penting bagi Jokowi-JK kerja, kerja dan kerja dengan niat untuk mengabdi pada rakyat dan bangsa, agar Tuhan dan rakyat bersatu juga alam mendukung. Saya yakini itu sejak Jokowi belum dicapreskan," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement