REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua menyatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen, akan memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Mohammad Jusuf Kalla berjalan sesuai koridor konstitusi negara.

"Dengan kontrol atau pengawasan yang kuat dari parlemen, pemerintahan akan berjalan sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku dan bisa menekan berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan," katanya di Kendari, Kamis.

Menurut dia, pemerintahan dan parlemen ibarat matahari dan bulan yang menjalankan tugas menyinari bumi bagi kehidupan makhluk di muka bumi.

Dalam menjalankan fungsi menyinari bumi tersebut, keduanya tidak saling mengganggu melainkan saling melengkapi kekurangan satu sama lain.

Demikian pula ujarnya dengan posisi pemerintah dan anggota parlemen di DPR, sama-sama menjalankan tugas sesuai amanah konstitusi untuk kesejahteraan masyarakat.

"Tugas pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, sedangkan parlemen menentukan anggaran, membuat regulasi dan mengawasi program pembangunan yang dijalankan pemerintah," katanya.

Makanya, kata dia, jika pemerintah menjalankan program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat sesuai koridor perundang-undangan, parlemen pasti akan memberikan dukungan terhadap program pembangunan dari pemerintah.

Sebagai Ketua PDIP Sultra dan juga Bupati Wakatobi, Hugua tidak yakin KMP akan menjadi koalisi parmanen.

Menurut dia, ketika pemerintah mengusulkan program pembangunan yang akan menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat kepada DPR, anggota parlemen yang tergabung dalam KMP pasti akan mendukungnya.

"Kalau KMP menjegal atau menghambat program pembangunan yang diajukan pemerintah, mereka akan berhadapan dengan masyarakat. Anggota parlemen dari KMP, pasti akan mendapat sanksi tidak akan dipilih lagi oleh rakyat saat pemilu mendatang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika