REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberatan dengan terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua DPR periode 2014-2019. Keberatannya KPK karena Setya diduga terlibat kasus korupsi yang sedang disidik KPK.
Juru Bicara Koalis Merah Putih Tantowi Yahya mengatakan, selama ini tuduhan terhadap Setya Novanto terlibat kasus korupsi hanya baru dugaan. Jadi Tantowi meminta semua pihak tidak mempermasalahkan. Jika memang tuduhan itu benar, Tantowi meminta KPK untuk segera membuktikannya.
"Itu kan baru dugaan, silakan KPK buktikan," kata Tantowi saat dihubungi Republika, Jumat (3/10).
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menyayangkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Abraham menganggap, terpilihnya Setya akan membuat citra DPR sebagai lembaga yang terhormat terpuruk, karena yang bersangkutan disinyalir terkait beberapa kasus korupsi.
"KPK sangat Prihatin dan menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, karena yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum dan bisa merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat," kata Abraham, Kamis (3/10).
Selain KPK, terpilihnya Setya Novanto juga disesalkan Indonesian Corruption Watch (ICW). Lembaga pemerhati korupsi tersebut menganggap Setya banyak tersangkut kasus korupsi.
Bahkan, indikasi tersebut diperkuat dengan putusan terhadap mantan Gubernur Riau Rusli Zainal yang menyatakan Setya menerima uang Rp 9 miliar bersama Kahar Muzakir dalam kasus PON Riau.
ICW juga menganggap, Setya dan beberapa pimpinan DPR seperti Fahri Hamzah akan memperlemah kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, Fahri ketika itu pernah menyatakan akan membubarkan lembaga yang selama ini menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di Indonesia.
"DPR akan memiliki keberpihakan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penguatan KPK karena pimpinan DPR saat ini juga tersangkut dalam perkara korupsi dan menjadi saksi dalam perkara korupsi yang ditangani oleh KPK. Bahkan Wakil Ketua DPR terpilih, Fahri Hamzah pernah menyatakan ingin membubarkan KPK," ujar Koordinator Advokasi ICW Emerson Yuntho Kamis (2/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika