REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan akan melawan kedzaliman DPR RI, yang dimulai dari pengesahan  Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) hingga UU Pilkada. Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, menyatakan PDIP akan terus konsisten melawan kedzaliman DPR RI yang telah menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Pilihan politik kami ialah tidak mau ikut dalam proses pengambilan keputusan karena adanya pendzholiman dengan dimulainya kemunduran proses demokrasi," tutur Puan saat diwawancarai Republika, Kamis (2/10) dini hari di Gedung DPR RI.

PDIP dan teman-teman parpol lainnya, lanjut Puan, merasa telah ditinggalkan sehingga memutuskan tidak mau ikut dalam praktek demokrasi di Rapat Paripurna ini. Praktek demokrasi dalam rapat paripurna ini, jelasnya, seharusnya dapat disepakati bersama sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang.

Selanjutnya, ujarnya, jika proses politik ini terus dilakukan tanpa etika, sopan-santun dan politik yang jelas, tentu saja PDIP tidak akan menerima semua keputusan ini. Pasalnya, PDIP mendapat kepercayaan rakyat melalui partai politik. Jadi, Puan tetap berpikir optimis PDIP akan konsisten dengan keyakinannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika