REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kursi Pimpinan DPR yang bakal dikuasai Koalisi Merah Putih akan merepotkan pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, pemerintah butuh dukungan yang seimbang dalam parlemen.

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi, mengatakan jika komposisi koalisi yang mendukung Jokowi hanya empat fraksi, tidak akan ada pimpinan dari koalisi Jokowi yang menduduki pimpinan DPR.

"Karena persyaratan untuk mengajukan pimpinan DPR harus diajukan oleh lima fraksi," ujar Haryadi saat dihubungi Republika, Rabu (1/10).

Komposisi parlemen yang tidak seimbang, lanjutnya, menyebabkan komunikasi pemerintah dengan DPR tidak cukup bagus. Apalagi, jika Koalisi Merah Putih masih solid seperti saat ini. Akibatnya bisa merepotkan kerja Pemerintahan Jokowi.  "Terutama yang diharuskan mendapat persetujuan DPR," imbuhnya.

Namun, untuk operasional pemerintahan sehari-hari tidak terlalu berdampak. Menurutnya, saat ini dinamika politik masih berjalan. Masih ada proses komunikasi politik koalisi Jokowi dengan partai di Koalisi Merah Putih. Sehingga jika diperoleh kesepakatan politik, koalisi partai pendukung Jokowi punya kans untuk mengajukan pimpinan DPR.

"Kita tunggu saja proses negosiasi dan proses politik yang berlangsung," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika