REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai perlu melakukan komunikasi politik terhadap partai-partai koalisi merah putih untuk meredakan manuver politik kedua kubu dalam pemerintahan mendatang.

"Bu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP harus lebih luwes membangun komunikasi dengan partai lain termasuk Koalisi Merah Putih (KMP)," kata pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta, Nikolaus Loy di Yogyakarta, Selasa.

Menurut Nikolaus, komunikasi politik kedua kubu tersebut saat ini diperlukan mengingat manuver politik keduanya terus menerus terjadi dan diperkirakan bakal berlangsung hingga pemerintahan Jokowi resmi terbentuk. Dalam perseteruan politik ini yang harus turun tangan langsung adalah masing-masing elite parpol. Megawati, Prabowo, Aburizal Bakrie harus melakukan kompromi politik.

Pasalnya, menurut dia, untuk mencapai tujuan ideal berbangsa dan bernegara tentunya diperlukan juga keharmonisan antara parlemen dan eksekutif disamping fungsi "check and balances" yang harus terus dijaga. "Karena tidak mungkin tujuan akan tercapai kalau kedua kubu terus menerus berseberangan. Jangan sampai energi habis hanya untuk pertentangan kepentingan sehingga melupakan mandat rakyat," kata dia.

Dia mengatakan mengacu RUU Pilkada dan RUU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), yang secara berurutan terbukti dimenangkan oleh KMP hingga menjadi UU, tidak menutup kemungkinan pengambilan keputusan melalui mekanisme voting di DPR di masa mendatang akan selalu di menangkan oleh koalisi kubu Prabowo Subianto itu.

"Mekanisme voting dalam setiap pengambilan keputusan di DPR besar kemungkinan selalu dimenangkan koalisi dengan fraksi terbanyak," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika