REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah disahkan menjadi UU Pilkada dalam Rapat Paripurna DPR, pekan lalu, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sasaran bullying para netizen di media sosial.
Tagar #ShameOnYouSBY maupun #ShamedByYou hingga hari ini masih bermunculan di berbagai jejaring sosial seperti Facebook, Twitter maupun Path. Tagar itu muncul setelah DPR menetapkan Pilkada dilaksanakan tidak secara langsung.
Menanggapi fenomena itu, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hassa meminta bantuan ke seluruh media massa untuk menyampaikan informasi yang benar, hingga SBY tidak selalu menjadi bulan-bulanan masyarakat.
"Minta tolong dong media-media kita juga harus meluruskan apa yang sebenarnya terjadi," ujarnya jelang Rapat Konsolidasi Partai Demokrat di Hotel Sultan, Selasa (30/9).
Menurut Syarief, SBY tidak mengetahui secara detil dinamika yang terjadi selama rapat paripurna berjalan. Namun masyarakat berpikiran apa yang terjadi semuanya adalah kesalahan dari SBY.
"Tidak ada komunikasi langsung, sulit untuk melakukan komunikasi langsung pada (rapat) paripurna. Ketua fraksi (Ketua Fraksi PD Nurhayati Assegaf) juga tidak bisa berhubungan secara langsung. Apalagi ada perbedaan waktu 14 jam (saat itu SBY berada di AS). Sehingga sulit berkomunikasi. Jadi, jangan seolah-olah ini Pak SBY yang salah," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Syarief kembali menegaskan sikap Partai Demokrat tersebut adalah mendukung pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan.
"Itu kan sesuatu yang bagus. Nah tolong dong disampaikan wartawan-wartawan juga. Jangan walkout-nya yang dibahas," ujar Syarief.
Ia pun menghimbau kepada masyarakat terkait perilaku bully terhadap SBY yang masih berlangsung hingga kini. Syarief meminta semua pihak objektif dalam membahas dan melihat masalah UU Pilkada. Ia pun menambahkan SBY telah mengintruksikan untuk mendukung Pilkada langsung dengan 10 perbaikan, namun tidak pernah ada intstruksi walkout.
"Jadi, bahwa ternyata kita lihat di paripurna, di lobi, tidak ada satupun yang mendukung opsi Partai Demokrat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika