REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setibanya di tanah air pada Selasa (30/9), pukul 00.40 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menggelar rapat kabinet terbatas di bandara Halim Perdanakusuma. Materi yang dibahas yakni Undang-Undang Pilkada yang disahkan akhir pekan lalu di DPR.

Dalam rapat sekitar 3,5 jam, Presiden SBY menegaskan sikap dan posisi awal pemerintah dalam RUU Pilkada.

"Sebenarnya posisi pemerintah dalam sistem pilkada ini adalah pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar," katanya saat menggelar konferensi pers pada pukul 03.30.

Karena itu, ketika DPR memutuskan untuk menggelar pilkada secara tidak langsung atau melalui DPRD, ia mengaku kecewa. Hal itu pula dirasakan oleh masyarakat Indonesia dengan respon.

"Dengan hasil sidang paripurna DPR selama 4-5 hari ini kita mendengar dengan seksama respon dari masyarakat luas yang kalau boleh saya simpulkan mayoritas rakyat kita tidak bersetuju pilkada oleh DPRD," katanya.

Ia juga berpendapat sistem pilkada langsung dengan perbaikan adalah sistem yang paling tepat diterapkan di Indonesia. Ia pun menegaskan sedang mencari jalan keluar yang paling tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Dalam sidang paripurna DPR yang salah satu agendanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out. Mereka bersikeras adanya opsi ketiga yakni Pilkada langsung dengan 10 perbaikan.

Fraksi yang mendukung pilkada langsung yakni PDIP, Partai Hanura, PKB, dan Partai Nasdem. Sedangkan fraksi yang mendukung Pilkada tidak langsung yakni PKS, Partai Gerindra, PPP, Partai Golkar, dan PAN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika