REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung menduga terjadi miskomunikasi antara Fraksi Partai Demokrat DPR dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal pengesahan UU Pilkada. Aksi walk out Demokrat diduga tidak sesuai dengan instruksi SBY untuk mendukung pilkada langsung.

"Saya menduga Pak SBY tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya, ada orang yang bermain untuk memberikan informasi," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

Wakil Ketua DPR itu menduga aksi Fraksi Demokrat tak terlepas dari upaya Demokrat dan Koalisi Merah putih dalam membagi kursi pimpinan parlemen. Sikap Demokrat di DPR tersebut, diduga Pramono tidak diketahui sepenuhnya oleh SBY.

Saat forum lobi berlangsung, menurut Pramono Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB telah menyatakan mendukung usulan Partai Demokrat. Namun, informasi yang berkembang belakangan malah menyebutkan usulan Demokrat tidak diakomodir saat lobi.

"Saya mengatakan pada Demokrat, menambah lima item lagi pun kita setujui. Apabila kita tidak memberikan dukungan dalam lobi maupun paripurna itu tidak benar," ujar dia.

UU Pilkada disahkan pada Jumat (26/9) dini hari dengan mekanisme pemilihan di DPRD. Sebelum pengambilan kepuutusan melalui voting, Fraksi Partai Demokrat memutuskan walk-out dan meninggalkan ruangan sidang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika