REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan partai politik di Koalisi Merah Putih masih bisa mendapat jatah menteri meski bergabung belakangan di Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
Menurutnya hal itu bisa saja dilakukan, sebab Jokowi memiliki hak prerogatif merombak (reshuffle) kabinet sesuai kebutuhannya.
"Ini kan sistem presidensial. Kalau urusan kabinet yang jadi bargain (tawaran), itu bisa direshuffle sepanjang pemerintahan 5 tahun. Karena itu, tawaran selalu terbuka," kata Eva saat dihubungi Republika, Senin (29/9).
Eva melanjutkan, meski ada silang pendapat antara kubu Jokowi-JK dengan koalisi Merah Putih soal UU Pilkada tidak menutup peluang kerjasama kedua pihak.
Ia pun mengakui jika komunikasi politik antara PDIP dengan partai-partai di koalisi Merah Putih tetap berjalan. "Kami terbuka terus. Sebelum pencoblosan kan sudah membuka diri," ujarnya.
Eva menambahkan, sampai saat ini PAN dan PPP menjadi partai yang paling berpeluang gabung ke dalam pemerintahan Jokowi-JK. Namun peluang itu menurut Eva bergantung pada suksesi kepemimpinan kedua partai.
"Yang punya potensi sih PAN dan PPP. Tapi itu semua tergantung suksesi di masing-masing," katanya.