REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Anggota DPRD Maluku, Ramly Mahukete menilai sistem pemilihan kepala desa secara tidak langsung cukup efektif guna penghematan anggaran yang relatif besar.
"Karena dengan adanya pemilihan lewat DPRD tentunya akan ada penghematan anggaran daerah dari puluhan sampai ratusan miliar rupiah untuk pilkada bupati, wali kota atau gubernur," kata Ramly di Ambon, Ahad.
Menurut dia, penerapan sistem pilkada langsung selama ini juga telah menjadikan para pegawai negeri sipil (PNS) menjadi korban politik pemimpin yang terpilih di daerah.
"Mereka bisa jadi objek politik dan dendam politik bagi sang pemimpin yang terpilih melalui pilkada langsung," kata Ramly yang juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku.
Sehingga penetapan pilkada tidak langsung melalui DPRD tidak lagi menjadikan para PNS yang dinilai berseberangan menjadi korban politik.
"Lewat sistem ini para pegawai tidak lagi dikorbankan, karena selama pilkada langsung dipraktekkan, dampak negatif yang paling dirasakan adalah PNS di daerah," ujar Ramly.
Belum lagi terkait dengan kepentingan masyarakat lainnya yang juga antarkeluarga atau antarkampung menimbulkan potensi konflik dan rawan, karena sewaktu-waktu bisa terjadi masalah akibat pilkada langsung.
"Tetapi kalau DPRD yang pilih, tidak perlu mengeluarkan biaya begitu besar dan PNS tidak lagi ada rasa ketakutan selama bekerja di daerah," katanya.
Selain itu tidak ada mobilisasi aparat keamanan secara besar-besaran dalam pilkada langsung sehingga ada penghematan biaya.Para bakal calon kepala daerah juga tidak begitu banyak mengeluarkan biaya besar memfasilitasi masyarakat dalam rangka pemenangan.
"DPRD jangan selalu dijadikan sasaran tembak dalam sistem ini, karena merupakan sebuah kekeliruan dan kita hanya sebagai lembaga yang represetantif mewakili rakyat untuk melaksanakan amanah pembangunan terkait pilkada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika