REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG  --  Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Emil mengatakan sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan pemilihan langsung kepala daerahnya.

"Saya yakin sebagian besar rakyat menginginkan pemilihan langsung pemimpin mereka. Untuk itu perlu diperjuangkan melalui mekanisme yang ada secara elegan," kata Ridwan di Bandung, Jumat (26/9).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengaku tidak sependapat dengan keputusan DPR-RI yang mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada. Lantaran salah satu butirnya mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Menurut Kang Emil, meski tidak sepakat dengan keputusan itu, namun ia menyatakan tidak akan melakukan demonstrasi. Ia akan memperjuangkan pilkada langsung melalui mekanisme hukum judicial review di jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah itu akan dilakukannya bersama Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

"Percuma demonstrasi bila aspirasinya tidak sampai, karena itu kita serahkan secara hukum. Melalui jalur judicial review di MK," kata Kang Emil.

Ia menyebutkan pilkada sangat politis dan secara substansi UU itu masih menjadi perdebatan. Kang Emil menyatakan melalui Apkasi dan Apeksi akan melakukan langkah hukum ke MK dimana hakim dapat melihat tanpa ada kepentingan politis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika