REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan sikap Fraksi Partai Demokrat yang memilih keluar dari persidangan memberi jalan bagi keputusan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Itu hak politik Partai Demokrat. Sebenarnya dari semula mereka kan mendukung pemilihan oleh DPRD," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Jumat (26/9).

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang kemudian mengusulkan pemilihan langsung dengan 10 syarat itu, kata Nanat dalam rangka melakukan politik keseimbangan. "Namun, setelah membaca peta kekuatan di saat-saat akhir, Demokrat kemudian memberi jalan bagi kemenangan opsi pilkada melalui DPRD," kata mantan Rektor UIN Bandung itu.

DPR akhirnya menyetujui RUU Pilkada untuk disahkan menjadi undang-undang dengan pemilihan dilakukan oleh DPRD. Keputusan itu diambil melalui pemilihan suara setelah musyawarah yang beberapa kali diskors untuk lobi antarfraksi tidak mencapai kata mufakat.

Sidang paripurna DPR untuk menyetujui RUU tersebut berjalan cukup alot dan berlangsung hingga dini hari.

Fraksi Partai Demokrat sempat mengusulkan pemilihan langsung dengan 10 persyaratan, salah satunya adalah calon kepala daerah diseleksi terlebih dahulu di DPRD. Usulan itu disambut positif beberapa fraksi yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat seperti Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura da Fraksi PKB.

Pada akhirnya Fraksi Partai Demokrat menyatakan ingin bersikap netral dan memutuskan keluar dari persidangan atau "walk out". Keputusan akhirnya diambil dengan suara terbanyak dan memutuskan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.

Ikuti Whatsapp Channel Republika