Jumat 26 Sep 2014 07:29 WIB
Pilkada Lewat DPRD

UU Pilkada Jadi Sejarah Hitam SBY

Rep: Andi Ikhbal/ Red: Mansyur Faqih
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inspekturi upacara peringatan HUT Proklamasi RI ke 69 di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (17/8)
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inspekturi upacara peringatan HUT Proklamasi RI ke 69 di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (17/8)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan UU Pilkada lewat DPRD dinilai menjadi sejarah hitam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir masa jabatannya. Parpol kabinetnya yang mengklaim punya semangat reformasi justru tidak memberikan suaranya sesuai dengan kehendak rakyat.

Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan, sikap reformis PAN, PKS dan Demokrat yang dinilai sebagai antitesis Golkar telah gugur. Mereka justru mendukung program yang pernah berlangsung pada era Presiden Soeharto.

"Lain mulut lain perbuatan ini merupakan sejarah terhitam era SBY. PAN dan PKS sebaiknya bubarkan diri untuk bergabung dengan Golkar. Karena hakikat reformasi yang diperjuangkan dahulu telah hangus," kata Fahmi kepada Republika, Jumat (26/9).

Ketika itu, kata dia, pendiri PAN, Amien Rais menyampaikan pidatonya dalam majelis amanat rakyat (Mara) dan menyatakan akan mendukung pilkada dan pilpres langsung. Parpolnya juga bertekad akan memperjuangkan agenda reformis. Namun, sikapnya saat ini justru sejalan dengan Golkar Orde Baru.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement