REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah sidang paripurna dibuka lagi pukul 22.50 WIB, Kamis (25/9), keputusan tentang pilkada langsung atau lewat DPRD belum juga diambil. Lantaran Fraksi Partai Demokrat bersikukuh menjadikan opsi pilkada langsung dengan 10 syarat menjadi opsi ketiga.
Sikap Partai Demokrat kemudian didukung oleh Fraksi PDIP, PKB, dan Hanura. Namun, Fraksi Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra menolak. Lantaran hasil lobi menyatakan, tersisa dua opsi untuk diambil keputusannya dalam paripurna. Yakni opsi langsung atau tidak langsung.
Namun, Fraksi Demokrat bersikeras pendapat mereka dikukuhkan menjadi opsi ketiga. Sikap ini didukung PDIP, PKB, dan Hanura. Keempat perwakilan fraksi ini bergerak maju menuju kursi pimpinan. Saat pimpinan sidang Priyo Budi Santoso hendak mengetok palu untuk memutuskan dua opsi akan dipilih melalui voting, beberapa anggota dewan sudah berada di depan meja pimpinan.
"Kami juga punya hak untuk menyampaikan pandangan," sahutan anggota fraksi dalam sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).
Fraksi dalam sidang terpecah belah dalam pendapat. Apakah usulan 10 catatan Demokrat dijadikan opsi ketiga setelah pilihan pemilihan langsung dan lewat DPRD.
Terlihat Maruarar Sirait (PDIP), Arya Bima (PDIP), Ramadhan Pohan (Demokrat), Bagus Hermanto (Demokrat), Sarifuddin Sudding (Hanura), Abdul Malik Haramain (PKB), Saleh Husin (Hanura), dan puluhan politisi lainnya mengerubuti meja pimpinan. Karena desakan anggota dewan tidak bisa dibendung lagi oleh petugas keamanan, Priyo memutuskan menskorsing sidang tersebut.
"Sidang kami skorsing kembali," kata Priyo.
Pimpinan sidang lalu meninggalkan ruangan sidang. Selang beberapa menit, pimpinan fraksi diminta kembali berkumpul di ruangan transit untuk melakukan lobi. Sidang paripurna telah memasuki hari baru, Jumat (26/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika