REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Arwani Thomafi, mengatakan PPP tetap dalam posisi opsi mendukung pelaksanaan Pilkada melalui dprd.
"Keputusan itu telah didahului dengan lobi-lobi antar pimpinan fraksi," tutur Arwani, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dalam sidang paripurna DPR di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).
Ia mengatakan, sejak awal pembahasan RUU Pilkada dimulai, PPP berpendapat pelaksanaan Pilkada baik yang dilaksanakan secara langsung maupun oleh DPRD sama-sama demokratis.
Menurutnya, tidak ada satu ketentuan dalam konstitusi yamg memberikan pendekatan yang tidak seimbang.
Ia menambahkan, pendapat PPP terkait hal ini tidak berhubungan dengan konstelasi pemilihan presiden. Dalam hal ini, partai dengan sungguh-sungguh melihat dan mencermati masukan sebagian besar msyarakat.
Pilkada langsung dinilai lebih banyak mudarat, sisi kerusakkan dan pertentangan dalam masyarakat. Kemudian adanya konflik horizontal dalam masyarakat, seperti maralnya praktik money politik.
"Lebih dari 60 persen kepala daerah tersangkut korupsi. Ide demokrasi untuk tujuan kedaulatan rakyat itu menjadi bias," lanjutnya.
Selain itu, terdapat masukan dari sekitar 12 ormas Islam yang mengatakan Pilkada langsung memberikan banyak faktor kerugian dalam masyarakat.
Menurutnya, ormas Islam tersebut memberikan masukan perlu dilakukannya koreksi atas pelaksanaan Pilkada langsung. Hal itu menurutnya, termasuk untuk menghemat anggaran negara dan biaya kampanye.
Ikuti Whatsapp Channel Republika