REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyatakan pemilihan kepada daerah (pilkada) tidak langsung dapat mendorong praktik korupsi struktural.
"Dalam pemilihan tidak langsung, maka jenis korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen akan sangat sistematis dan berkarakter rakus bahkan korupsi tersistem," katanya melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (25/9).
Pada Kamis ini dilakukan rapat paripurna DPR untuk memutuskan RUU Pilkada yaitu apakah para kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih melalui anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Apakah kalau pilkada tidak langsung, tidak ada permainan politik uang? Ada potensi besar terjadi perpindahan pemain atau pelaku politik uang bila pilkada tidak langsung dilakukan di parlemen. Para penentu keputusan di anggota DPR sendiri yang menjadi pelaku kejahatan," ujar Bambang.
Sementara dalam pemilu langsung, pelakunya adalah pemilih. Namun menurut Bambang, jenis korupsinya diduga hanya yang bersifat 'petty corruption' atau korupsi untuk urusan sekitar perut sehari-hari saja.
"Akibat 'corruption by system' bisa sangat struktural karena korupsi pada jenis ini, nilai korupsi sangat besar, bisa sepanjang pemerintahan kepala daerah, dana APBD dan APBN yang akan dijarah serta merusak 'trust' publik pada kekuasaan pemerintah daerah dan parlemen yang semakin masif," ungkap Bambang.
Bambang pun tidak melihat ada hubungan langsung antara korupsi dengan pilkada langsung.
"Secara umum masalah di parlemen adalah masalah hilir karena masalah utama di hulunya adalah persoalan partai. Partai dan anggota dipastikan akan punya karakter koruptif dan kolusif bila tidak bisa membangun sistem transparan dan akuntabel di dalam partai," katanya.
Partai yang akhirnya justru menjadi kontributor potensi korupsi yang paling signifikan dalam sistem pilkada tidak langsung dibanding dengan pilkada langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
