REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan akan mendorong moratorium pilkada langsung. Opsi ini dimantapkan adalam rapat pleno Fraksi DPR PPP, Rabu (24/9) siang.
Sekjen PPP M Romahurmuziy mengatakan, partai mengusulkan moratorium pilkada langsung karena melihat evaluasi selama pelaksanaannya sejak 1 Januari 2005.
Setidaknya, ada sembilan evaluasi yang dikemukakan PPP. Yaitu:
1. Tingginya biaya politik yang memunculkan barrier to entry dari calon berkualitas tapi berbiaya cekak.
2. Munculnya politik balas budi dengan mengarahkan program bansos hanya kepada kantong-kantong desa yang memilihnya.
3. Kebutuhan cari uang kembalian menjadikan 60 persen (292 orang) kepala daerah yang terpilih secara langsung terjerat persoalan hukum
4. Pilkada langsung meningkatkan eskalasi konflik horizontal
5. Pilkada langsung memunculkan sejumlah ketidakpastian karena berlarut-larut dalam sengketa pilkada di MK. Malah, sampai beberapa waktu lalu menimbulkan skandal tersendiri
6. Pilkada langsung memunculkan fenomena 'ketidakpatuhan' koordinasi bupati/wali kota kepada gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat
7. Moratorium pilkada langsung akan menghemat anggaran negara sekitar Rp 50 triliun dalam lima tahun. Anggaran itu bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
8. Pilkada oleh DPRD adalah pelurusan arah demokrasi kita. Dari demokrasi liberal ke demokrasi Pancasila. Yaitu sesuai demokrasi perwakilan yang tertulis dalam Pancasila sila ke-4.
9. Pilkada langsung melestasrikan money politics, menjadikan demokrasi langsung kehilangan esensi
"PPP memahami, pemilihan langsung adalah luxury demokrasi, kemewahan demokrasi oleh rakyat. Namun, saat ini diperlukan moratorium, setidaknya sampai sembilan ekses yang menjadi catatan PPP dapat diperbaiki," ujarnya kepada ROL melalui pesan singkat, Kamis (25/9).
Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika