REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdebatan RUU Pilkada yang bakal disahkan pada Kamis (25/9) semakin hangat. Fraksi PDI Perjuangan masih kukuh mendukung pilkada langsung.

Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari menilai, ruang untuk one man one vote adalah bentuk paling ideal hak rakyat untuk memilih. "Ruang one man one vote harus dipertahankan," kata Eva di Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut Eva, pilkada langsung jangan dikaitkan dengan pembiayaan. Sebab demokrasi tidak boleh dikaitkan dengan pembiayaan. 

Yang paling penting, menurutnya, ada peluang yang tidak perlu mengorbankan hak rakyat untuk memilih. 

Tetapi harus ada perbaikan yang dilakukan sambil jalan. Antara lain melalui pilkada seretak. Menurutnya, jika skenario pilkada langsung dilanjutkan akan hemat luar biasa hematnya. "Akan mengurangi fix cost dari kandidat sampai 70 persen turunnya," imbuh anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP tersebut.

Eva menilai, pilkada langsung merupakan amanat reformasi. Karena lelah dengan pilkada tidak langsung. Saat itu pilkada tidak langsung menimbulkan KKN dan tidak ada jaminan pilkada langsung akan lebih mahal daripada lewat DPRD.

Menurutnya, masalah di Indonesia adalah demokrasi lokal harus didorong, bukan dimundurkan. Karenanya, ia mempertanyakan, di desa saja pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung. Kenapa tingkat di atasnya malah tidak bisa. 

Ia mengakui kalau banyak dampak negatif dari pilkada langsung. Namun, bukan berarti pilkada tidak langsung, dampak negatif itu akan hilang. 

"Kalau parpol masih dikategorikan yang paling korup ya jangan membajak demokrasi lokal dipindah ke DPRD," imbuhnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika