REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Pemerintahan Jokowi-JK kedepan diperkirakan akan mendapatkan banyak tantangan terutama dari kalangan DPR. Kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dukungan masyarakat dianggap akan dapat membantu memenangkan pertarungan politik pemerintahan kedepan.
Pemerintah harus mampu mengonsolidasikan dukungan masyarakat dalam rangka menggalang opini publik untuk mendukung kebijakannya, terutama kebijakan yang dianggap tidak populer, tetapi diperlukan pada masa pemerintahannya
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, menyatakan, sebagai presiden terpilih, Jokowi akan menghadapi tantangan-tantangan pasca kemenangannya pasca pemilu presiden lalu, salah satu nya adalah mewujudkan janji-janji kampanye yang beliau dan tim suksesnya lontarkan kepada masyarakat.
Hal itu dikatakannya dalam Seminar tantangan pemerintahan Jokowi-JK Dalam Membuat Kebijakan Menuju Indonesia Yang Berdaulat yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, kemarin, di Kampus Unpad Jatinangor, Sumedang.
“Jokowi harus memiliki strategi jitu dalam menjalankan pemerintahan kedepannya. Komunikasi politik adalah elemen penting yang harus dibangun oleh Jokowi-JK, baik itu secara vertikal kepada masyarakat, dan komunikasi secara horizontal yakni kepada elit politik,” paparnya.
Dalam sistem presidensil, arsitektur kabinet dan parlemen adalah hak prerogatif presiden yang hendaknya berakar dan berangkat dari janji kampanye dan konstitusi. Jika Jokowi-JK ingin mengamankan citra, maka hal ini tentu saja tidak positif karena pernyataan mereka mengenai koalisi tanpa syarat telah menggema semenjak kampanye.
"Hal ini dapat dijadikan senjata bagi lawan dalam ‘menggoyang’ pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi pun saat ini tengah menarik perhatian partai koalisi merah putih untuk bergabung di kabinetnya.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika
