REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Walhi menyatakan, ada sejumlah persoalan sosial lingkungan yang harus menjadi perhatian dan harus diselesaikan dahulu.

Pengkampanye Pesisir dan Laut Walhi Edo Rakhman menyebutkan, masalah itu meliputi, pembatalan reklamasi Teluk Benoa, pembatalan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Udara (PLTU) Batang, dan audit lingkungan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan Freeport dan Newmont.

Ia menjelaskan, sudah bertahun-tahun aktivitas tambang itu mencemari laut Indonesia. "Sudah saatnya, pemerintah mendorong pembangunan namun bukan hanya untuk bisnis," ujarnya, kepada wartawan, di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa (23/9).

Edo menyadari, pembangunan pasti ada dampak terhadap lingkungan, namun pemerintah dapat memfasilitasi agar dampak tak meluas. Ia mengaku telah menyerahkan beberapa saran aksi kepada tim Transisi Jokowi.

"Hal ini sebagai langkah awal untuk mengukur bahwa visi maritim Jokowi-JK benar-benar tulus dan berbeda," katanya.

Aktivis lingkungan ini menjelaskan,  saran yang diberikan kepada pasangan pemimpin yang baru, juga turut mengoreksi sejumlah kebijakan pembangunan rezim sebelumnya, yang telah mengganggu hak masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan.

Edo mengatakan, pihaknya telah membantu pembuatan konsep, demi menjaga kepentingan lingkungan. Selain itu, dirinya juga menegaskan, seorang pemimpin tak boleh mengeksploitasi serta menjual semua pulau kecil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika