REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Pertemuan silaturrahmi Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dengan jajaran DPC PPP dan DPW PPP se-Bali dan Nusa Tenggara, yang dimulai Senin 21.00 wita, berakhir Selasa (23/9) sekitar 02.00 Wita. Dalam pertemuan itu, SDA menjelaskan kronologis pemecatan dirinya secara ilegal oleh kubu Emron Pangkapi, hingga keluarnya pemecatan Emron, Romahurmuzy dan Manoarfa sebagai anggota partai.
Ketua DPC PPP Kota Mataram NTB, Husni Thamrin mengatakan, dalam pertemuan tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik adalah Muktamar ke-8 PPP menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi partai. Terkait dengan pelaksanaan muktamar itu kata Husni, bukan berarti DPC yang hadir nanti di muktamar adalah DPC yang pro kepada SDA dan teman-temannya.
"Karena kami hanya taat dan tunduk pada konstitusi, bukan pada orang per orang," kata Husni.
Dikatakannya, konflik yang terjadi dalam tubuh partai adalah bagian dari proses demokrasi yang terjadi di PPP. Menurut dia, pilihan-pilihan memang beragama, namun sebaik-baik pilihan kalau semua komponen di PPP tetap bersatu, demi kepentingan perjuangan partai.
Sesuai dengan konstitusi di PPP kata Husni, ketua umum partai hanya bisa diganti di muktamar, karena yang bersangkutan dipilih oleh muktamar. Selain itu dalam konstitusi partai disebutkan adanya lembaga-lembaga seperti dewan syariah partai, dewan pertimbangan dan majelis pakar.
"Saya berharap mereka yang duduk di lembaga ini juga tidak bertikai, melainkan bisa memberi arah ke jalan yang benar dan menjadi pendamai kalau ada masalah," kata Husni.
Sementara itu, sebelumnya kepada wartawan SDA mengatakan, kalau dia sudah bertemu dengan sekitar 200 DPC PPP di Pulau Jawa, atau sekitar 240 DPC termasuk Bali dan Nusra. Pada Rabu besok dia akan bertemu dengan DPC PPP se Kalimantan dan Papua Barat, serta dengan DPC PPP se Sumatera pekan depan. Jumlah seluruh DPC PPP dari 33 propinsi adalah 550 DPC.
"Jadi insya Allah muktamar 23 Oktober bulan depan bisa dihadiri lebih dari dua pertiga DPC yang ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika