Selasa 23 Sep 2014 11:00 WIB

Tolong Pak Jokowi... Banyak Konflik Tanah di Kepri

Jokowi-jk
Jokowi-jk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Perwakilan Jokowi Watch Kepulauan Riau (Kepri), Supendy memberi masukan kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) agar lebih memperhatikan permasalah sengketa pertanahan di Kepri.

Patut untuk diketahui Jokowi, pada rezim presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) permasalahan tanah bisa sampai merusak pemerintahannya. "Itu dari mulai janji SBY memberikan tanah 1 juta hektar kepada masyarakat yang tidak mampu, gagal menyelesaikan sengketa pertanahan antar masyarakat, sengketa antara masyarakat dengan pengusaha," kata Supendy didampingi Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris S di Jakarta, Senin (22/9).

Kejadin itu diharapkan tidak terjadi lagi pada masa pemerinthan Jokowi. Sebaiknya gejala keresahan pertanahan yang kami prediksi dalam waktu dekat akan meledak di Kepri khususnya di kota Batam bisa secepatnya diperhatikan rumah Transisi.

Potensi itu saat ini semakin dipicu karena seluruh aparatur negara di Batam dari mulai Lurah, Camat, Walikota dan Gubernur serta DPRD maupun kantor Badan Pertanahan Nasiopnal (BPN) Kota Batam diduganya sengaja mendiamkan permasalahan konflik pertanahan disana.

Pria yang sedang menyiapkan kantor sekretariat Jokowi Watch di perumahan Orchid Park Batam itu menambahkan, pendiaman itu akhirnya mengakibatkan pengusaha-pengusaha di Batam banyak yang menggunakan jasa oknum-oknum untuk mendapatkan tanah negara dengan jalan melawan hukum.

"70 % kasus pertanahan di Batam adalah kasus perambahan dan pembangunan hutan lindung atau hutan konversi. Latas dibangun oleh pemerintah kota Batam dan pihak swasta menjadi perumahan, pertokoan, perkantoran dan mall," jelasnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, potensi konflik yang dipelihara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Batam harus diperhatikan oleh Jokowi mulai sekarang. Jangan sampai nantinya hal itu bisa membebaninya Jokowi.

"Jokowi harus tahu benar bahwa wilayah Batam berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kami yakin akumulasi persoalan itu akan meledak dijaman pemerintahan Jokowi. Sebaiknya Jokowi memberi perhatian yang khusus terhada wilayah ini," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement