REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Presiden terpilih ke-7 RI, Joko Widodo berniat memilih menteri berdasarkan ideologi kerakyatan yang dimiliki.
"Terus terang sangat penting dan urgent, karena selama ini pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir kita cukup bagus, namun tak ada kemampuan untuk mempertahankannya," ujar peneliti senior CORE, Mohammad Faisal, saat dihubungi Republika, Senin, (22/9).
Langkah itu dianggap sangat tepat karena beberapa posisi penting dalam kabinet, seperti Menteri Keuangan, BUMN, dan ESDM memang harus diisi dengan pejabat yang mempunyai paradigma kerakyatan.
Selama ini, ujar Faisal, para menteri atau aparat negeri level tinggi di kabinet tak semuanya mempunyai paradigma kerakyatan. Ataupun mereka belum mampu mengimplementasikannya ke dalam program nyata.
“Kita bisa lihat implementasinya nanti, terlihat dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan Jokowi saat menjalankan pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika