REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Ketua Umum DPP Suryadharma Ali memastikan, bahwa dirinya masih menjabat Ketua Umum DPP PPP yang sah. Karena itu di menyatakan bahwa dirinya lah yang berhak menyelenggarakan muktamar PPP.

Sedangkan mengenai kemungkinan intervensi pemerintah, terutama saat kepemimpinan Jokowi-JK , SDA berharap pemerintah tidak akan berlaku dzolim. Ia meminta yang benar tetap berada di posisi utama, sementara yang salah dinilai buruk.

Tentang laporan Romahurmuzi ke Mabes Polri yang menyebutkan bahwa kantor DPP PPP diduduki oleh para preman, SDA menyatakan tidak memasalahkan laporan itu. Dia mengatakan, bahwa laporan itu menggambarkan sikap panik Romi melihat kenyataan bahwa DPC PPP tidak bisa dibelok-belokkan ke jalan yang salah.

Mengenai tawaran dari Jokowi-JK yang akan mengajak sejumlah kader PPP masuk dalam kabinet, dikatakan SDA bahwa dia menghormati upaya itu. Namun tentu saja kata SDA itu adalah sikap pribadi calon menteri bersangkutan.

"Kalau kader kita dipakai, kita bersyukur. Tapi itu tidak serta merta mengubah arah politik PPP di parlemen bersama TIm Koalisi Merh Putih," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika