Senin 22 Sep 2014 19:50 WIB

Banyak Tokoh Daerah Berpeluang Masuk Kabinet

Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Sultan H Khairul Saleh, memimpin Deklarasi Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020.
Foto: dok
Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Sultan H Khairul Saleh, memimpin Deklarasi Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Peluang tokoh-tokoh daerah untuk masuk kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 semakin besar. Apalagi tren beberapa tahun terakhir, banyak tokoh daerah yang berkualitas dan terbukti mampu mewarnai politik Tanah Air. Bahkan Presiden terpilih Joko Widodo  berasal dari daerah.

“Karier politik Jokowi yang berawal dari Walikota Solo hingga menempati posisi tertinggi di republik ini, menjadi fenomena menarik bagi perubahan pemerintahan Indonesia ke depan,” kata pakar Tata Negara asal Kalimantan Selatan, Prof Dr Hadin Muhjad.

“Malah sebenarnya tokoh-tokoh daerah banyak yang lebih berkualitas, sebab ketokohannya sudah sangat mengakar,” kata Guru Besar di Universitas Lambung Mangkurat ini, Senin (22/9).

Sebaliknya, kata Hadin, tokoh nasional yang berbasis di Jakarta membutuhkan lebih banyak referensi tentang daerah dan wawasan kenusantaraan, mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas. “Jadi sebenarnya tokoh daerah yang prestasi dan kompetensinya level nasional itu banyak, dan lebih legitimate,” ungkap dia.

Karena itu, dalam kaitan penyusunan kabinet Jokowi-JK, Hadin menilai tokoh yang memiliki prestasi dari daerah mesti diberi ruang lebih besar, terutama tokoh daerah yang berprestasi secara nasional dan kualitasnya tidak kalah dengan tokoh dari Jakarta.

“Tokoh nasional yang terkesan ‘Jakarta sentris’ kan hanya di era orde baru. Sekarang paradigmanya berubah, ketika ruang birokrasi terbuka, tokoh daerah yang berprestasi nasional banyak. Mereka, tokoh-tokoh daerah itu selain memiliki kompetensi, selama ini juga dekat dengan rakyat, bersentuhan langsung dengan rakyat,” jelasnya.

Pengamat politik Fadjroel Rachman mengatakan, untuk bermain di level nasional, yang harus menjadi perhatian para tokoh daerah adalah berprestasi, memiliki kompetensi, integritas dan lebih penting lagi tidak korupsi. “Selain itu tidak terlibat pelanggaran HAM,” katanya.

“Sebenarnya standar yang harus diperhatikan sangat umum dan bisa diperhitungkan. Sebagai contoh, Pak Jokowi itu berasal dari kota yang sangat kecil, namun dia mampu mengalahkan tokoh-tokoh nasional. Sekarang fenomena seperti sosok Jokowi dan Ahok ini juga mulai bermunculan dari daerah,” kata Fadjroel.

Sejumlah tokoh daerah seperti Ridwan Kamil (Wali kota Bandung), Tri Risma Harini (Wali kota Surabaya), Sultan Khairul Saleh (Bupati Banjar), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), dan beberapa nama lain adalah sebagian contoh tokoh yang memiliki kompetensi dan dinilai patut dipertimbangkan untuk masuk dalam kabinet mendatang.

Saat ini, kata Fadjroel, untuk menjadi tokoh nasional tidak tergantung asal daerah lagi, tidak seperti dulu yang mungkin ditentukan oleh faktor kedekatan, kolega politik atau kolega ekonomi. Kini, faktor seperti demikian sudah mulai berkurang.

“Kalau dulu mungkin lebih mudah lewat partai atau kolega,” ungkapnya.  Hal lain adalah rekam jejak yang memang meliputi prestasi, kompetensi dan integritas. “Orangnya (tokoh daerah) memang harus berprestasi, kemudian memperoleh dukungan sosial dan media,” ujarnya.

“Orang-orang baik ini memang harus mengkampanyekan diri, semuanya harus dicatat. Kalau tidak dicatat, ya susah juga. Jadi mereka harus mendapat dukungan dari daerahnya, media lokal maupun media nasional. Itu yang namanya dukungan sosial,” ungkap Fadjroel.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement