REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Ratusan pekerja seks komersial (PSK) bersama mucikari lokalisasi Payo Sigadung berencana menginap di depan Kantor Wali Kota Jambi.

Ratusan PSK dan muncikari, Senin (22/9) duduk-duduk dan mendirikan tempat beristirahat untuk dipakai menginap sampai tuntutan mereka dikabulkan pemerintah kota.

Aksi tersebut merupakan kali kedua dilakukan setelah Pemerintah Kota Jambi tidak mengabulkan tuntutan mereka untuk mengkaji ulang Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan asusila.

Selain itu, mereka juga meminta agar pemkot mencabut keputusan untuk menutup lokalisasi Payo Sigadung pada 13 Oktober mendatang.

Sementara itu, Pemkot Jambi menyatakan penutupan lokalisasi Payo Sigadung pada 13 Oktober sudah harga mati.

Anggota DPRD Kota Jambi, Muhili mengatakan pertemuan antara PSK dan perwakilan anggota DPRD tidak mencapai kesepakatan. Pemkot tetap akan menutup lokalisasi pelacuran dan asusila.

Ia juga menegaskan dalam Perda 2/2014 itu menyebut semua lokalisasi pasti akan ditutup, termasuk lokalisasi Payo Sigadung

"Pencabutan tidak semudah yang dituntut para PSK dan mucikari, sebab harus melibatkan semua pihak dan membutuhkan waktu," kata Muhili.

Ikuti Whatsapp Channel Republika