REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI TIMUR -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menghibahkan truk-truk pengangkut sampah yang sudah tua kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Djunaidi berharap usia truk sampah tidak lebih dari tujuh tahun.
Djunaidi mengatakan, usia atau masa pakai truk yang lebih dari tujuh tahun hanya akan membebani Pemkot Bekasi. "Saya berterima kasih atas rencana hibah truk pengangkut sampah bekas dari Pemprov. DKI Jakarta. Namun, harus layak pakai, spesifikasi jelas, dan tidak menjadi beban bagi Pemkot Bekasi," kata dia, Jumat (19/9).
Dia menerangkan, spesifikasi truk pengangkut sampah bekas Pemprov DKI harus jelas sehingga tidak merugikan Pemkot Bekasi. Truk juga harus berkualitas dengan kelayakan pakai minimal 50 persen hingga 80 persen. "Jangan sampai di bawah itu," ujar Djunaidi.
Menurut dia, kondisi truk di bawah 50 persen menunjukkan tidak layak digunakan. Artinya, truk-truk itu hanya akan menjadi beban Pemkot Bekasi. Sebab, Pemkot Bekasi harus menganggarkan biaya perawatan mesin truk sampah yang lebih mahal.
Jika truk-truk bekas yang dihibahkan tidak layak maka Pemkot Bekasi lebih baik membeli truk baru. "Kalau tidak layak pakai, lebih baik Pemkot Bekasi meneruskan rencana pembelian 25 unit truk pengangkut sampah baru," kata Djunaidi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama menyatakan bakal menghibahkan truk-truk sampah yang sudah tua kepada Pemkot Bekasi. Pria yang akrab disapa Ahok ini menjanjikan truk-truk bekas itu masih layak digunakan.
Keputusan diambil setelah Ahok melakukan pertemuan dengan beberapa kepala daerah di kota mitra, Bodetabek, Rabu (17/9) malam. Termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Rahmat pun membenarkan dia meminta hibah truk-truk sampah bekas dari DKI.
Hibah Rp 100 Miliar
Pada pertemuan itu, Ahok juga mengatakan akan meningkatkan dana hibah ke kota penyangga. Jika sebelumnya hanya Rp 10 miliar maka tahun depan menjadi Rp 100 miliar.
Pengamat kebijakan publik Universitas Islam 45 Bekasi Yayan Rudianto mengatakan, model bantuan pembiayaan parsial sebesar Rp 100 miliar itu belum tentu efektif. "Bantuan Pemprov DKI Jakarta itu belum tentu menyentuh kebutuhan terpenting daerah-daerah penyangga DKI Jakarta, termauk Kota dan Kabupaten Bekasi," kata dia.
Yayan menyarankan, DKI seharusnya tidak lagi memberikan model bantuan parsial, melainkan bekerja sama dengan daerah penyangga. DKI dapat membuat kesepakatan konsep pembangunan dengan Pemkot dan Pemkab Bekasi serta daerah satelit lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika