REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta diwajibkan memakai seragam kerja yang ditentukan setiap harinya. Namun, tidak sedikit dari para PNS ini yang tidak terlihat menggunakan seragam disaat hari-hari mereka bekerja.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak seharusnya PNS menggunakan seragam kerja diluar apa yang telah ditetapkan. Ia menginginkan seluruh PNS dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selalu menggunakan seragam yang ditentukan saat mereka bekerja.
"Harusnya tidak ada yang tidak menggunakan seragam, karena nanti orang bisa mandang mereka bukan PNS. Tapi, kembali saya tekankan PNS yang penting itu kinerjanya. Emang bisa berubah mereka yang kinerja buruk terus ganti gak pakai baju PNS?" ujar Basuki di Balai Kota, Kamis (18/9).
Saat ini terdapat dua SKPD yang tidak menggunakan seragam dinas harian saat bekerja. Dua SKPD tersebut adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Para pegawai di dua SKPD tersebut sering terlihat hanya menggunakan kemeja putih dan bawahan berwarna hitam.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, penggunaan pakaian diluar seragam yang ditentukan membuat kesan tidak baik pada masyarakat banyak. Tidak hanya itu, para pimpinan di dua SKPD tersebut ia nilai dapat mempengaruhi kedisiplinan bawahannya untuk menggunakan seragam dinas.
Dua SKPD ini sebelumnya diketahui ingin merubah kesan yang ditampilkan pada publik. Dengan penggunaan seragam non-dinas, mereka menilai masyarakat akan lebih senang karena kesan birokrat yang terdapat dalam dua SKPD tersebut hilang.
Ahok menambahkan, seharusnya jika dua SKPD itu ingin menciptakan kesan baik pada masyarakat, maka mereka harus memperbaiki bentuk pelayanan yang diberikan. Ia juga mengkhawatirkan, dengan tidak digunakannya seragam oleh dua SKPD tersebut, masyarakat akan curiga terhadap para PNS.
"Justru kalau masyarakat lihat mereka yang di dua SKPD itu tidak pakai seragam, mereka mikir jangan-jangan ini Pemprov DKI Jakarta sampai pekerjakan orang luar atau swasta," ujar Basuki menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika