REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) enggan menyampaikan bagaimana programnya mengatasi kebakaran hutan yang selalu menjadi masalah rutin negara ini. Alasannya, persoalan yang ada sekarang masih menjadi tanggungan pemerintah SBY.

JK mengatakan, ia baru akan menjawab solusi persoalan tersebut setelah nanti ditetapkan sebagai wapres pada 20 Oktober mendatang. Namun, ia memiliki solusi bagaimana mengatasi masalah tersebut seperti halnya janji dia ketika di Riau."Nantilah setelah menjabat nanti. Biar ini jadi urusan pemerintah sekarang," kata JK, Kamis (17/9).

Sebelumnya JK berjanji akan menyumbangkan helikopter PMI untuk membantu pengawasan hutan di daerah Riau. Dengan adanya fasilitas itu, maka petugas bisa memantau potensi kebakaran hutan. Ia juga berkeinginan ada penyuluhan ke masyarakat.

Kemudian, perusahaan domestik dan internasional yang menikmati kekayaan alam di daerah tersebut, harus ikut bertanggung jawab atas dugaan pengursakan hutan itu. JK percaya dengan pengalaman yang ia punya, persoalan itu bisa teratasi.

Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto menambahkan, masalah ini sebenarnya tak perlu terus terulang setiap tahun. Apalagi sampai terjadi perdebatan karena komplain negara tetangga. Menurut dia, penyelesainnya ada pada sifat leadership kepala negara."Kalau nanti periode Jokowi-JK, saya yakin ada solusi yang lebih baik," ujar Hasto.

Selain itu, ia juga menyinggung bagaimana kebijakan kehutanan nanti berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan hidup. Dengan konsep itu, kata Hasto, potensi kebakaran hutan di daerah rawan itu bisa berkurang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika