REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra tak mempersoalkan sikap Partai Demokrat yang berubah sikap dan mendukung pilkada langsung.
Bagi Gerindra, meski pun Demokrat berada di koalisi Merah Putih, mereka tetap memiliki hak menentukan sikap politik.
"Ya ini kan hak daripada setiap partai. Gak ada masalah. Kalau Demokrat dan pemerintah berubah tidak masalah, ini demokrasi," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (18/9).
Martin menyatakan, Gerindra akan tetap konsisten menyuarakan pilkada melalui DPRD. Meski pun tidak mendapat dukungan Demokrat. "Gerindra ada atau tidak ada dukungan fraksi lain tetap konsisten," ujar Martin.
Meski pun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tersirat telah menyatakan dukungan terhadap pilkada langsung, namun Gerindra menganggap hal itu tidak mewakili sikap pemerintah. Karena pernyataan SBY disampaikan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bukan presiden.
Martin menyatakan sampai sekarang pemerintah melalui kemendagri masih tetap menginginkan perubahan pelaksanaan pilkada. "Sampai sekarang pemerintah tetap ingin ada perubahan. Malah yang menginginkan pilkada langsung jadi tidak langsung itu kemendagri," ujar Martin.
Apa pun nantinya hasil keputusan soal mekanisme pelaksanaan pilkada, Martin menyatakan Gerindra siap menerima. Yang terpenting, masyarakat mendapat penjelasan soal untung rugi pilkada langsung mau pun tak langsung melalui DPRD.
"Yang kita putuskan harus diterima bersama tapi kita harus jelaskan kepada masyarakat apa untung ruginya," kata Martin.