REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kabinet Trisakti diusulkan menjadi nama baru pemerintahan periode 2014 – 2019. Hal itu berkenaan dengan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK yang mengacu pada pemberdayaan potensi masyarakat.
Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi mengatakan dengan mengusung nama itu, maka orientasi perubahan kementerian harus fokus pada percepatan program dan visi misi. Sehingga dalam praktik pelaksanaannya menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
"Artinya rakyat bukan hanya dilayani pemerintah, namun menjadikan mereka bagian dari agenda kesejahteraan sosial. Menteri-menteri harus punya semangat membangun kemandirian bangsa," katanya di Jakarta, Rabu (17/9).
Ia mencontohkan, kementerian pertanian diubah menjadi kementerian produksi pangan. Selain itu, kementerian sosial diganti kementerian pembangunan sosial sehingga Dengan begitu kementerian punya semangat untuk mewujudkan kebijakan yang langsung dirasakan publik.
Keputusan Jokowi-JK untuk mempertahankan postur kementerian yang ada saat ini dinilai sebagai langkah positif. Fahmi berendapat, reformasi birokrasi haruslah menguntungkan masyarakat bukannya menambah beban administrasi dengan perampingan kabinet.
"Sekarang tinggal bagaimana pos-pos kementerian yang sudah ada melakukan perubahan pola pikir dan mentalitas dalam merapihkan kordinasi antarkementerian sehingga, tidak terjadi tumpang tindih regulasi seperti sekarang," ujarnya.
Sementara Ketua Pusat Kajian Trisakti, Rian Andi Soemarno menambahkan jika ada pengurangan jumlah kementerian, setidaknya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk sosialisasi, reorganisasi, reorientasi, pemantapan hingga pelaksanaan jalannya birokrasi.
Dia menilai, publik menaruh harapan besar pada duet presiden dan wapres terpilih ini. Jadi sudah seharusnya pemerintah ke depan memusatkan energi mereka untuk mewujudkan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika