REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vice President Indonesian Petroleum Association (IPA), Sammy Hamzah, menyatakan tidak boleh ada proyek lain dengan aktifitas padat di jika melakukan eksplorasi.
Seperti kasus Cilamaya, kata dia, untuk melakukan eksplorasi di wilayah tersebut, maka pemerintah tidak boleh mambangun pelabuhan. Jika dipaksakan bangun pelabuhan, maka akan sangat berbahaya.
“Jangankan pelabuhan, ketika melakukan eksplorasi, satu rumah sederhanapun tidak boleh ada,” kata dia. Sammy mengingatkan, kalau pemerintah memaksa untuk membangun pelabuhan Cilamaya, maka potensi kerugian yang akan dialami pemerintah relatif besar.
Sebab, Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang berlokasi di Pelabuhan Cilamaya, Karawang Karawang, Jawa Barat, terancam ditutup.
Jika Blok ONWJ ditutup, negara berpotensi kehilangan pendapatan Rp 20 triliun per tahun. Perhitungan itu menggunakan asumsi produksi ONWJ sekitar 40 ribu barel per hari (bph) dan harga minyak dunia USD 100 per barel.
ONWJ merupakan tulang punggung untuk mendongkrak produksi migas Pertamina dalam 30 tahun ke depan. Selain ONWJ, lapangan yang dikelola Pertamina EP yang juga berlokasi tidak jauh dari Cilamaya juga menjadi backbone Pertamina.
Bisa dibayangkan, betapa besar pengrobanan dari hilangnya potensi pendapat negara akibat pembangunan Pelabuhan yang memprioritaskan investor Jepang itu.
Sebelumnya, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Ichasanudin Noorsy, mengungkapkan masalah dalam proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya terjadi karena pemerintah tidak mencermati kajian awal Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
“Misalnya posisi pelabuhan yang kurang tepat karena kedalaman laut yang kurang mendukung. Sekarang timbul persoalan lain mengenai masalah produksi minyak di lokasi,”katanya.
Dia menilai, benturan proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya dengan produksi migas mencerminkan buruknya perencanaan pembangunan. Konsep tidak terintegerasi, bahkan rencana pembangunan tersebut mengancam sektor lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika