REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberantasan mafia migas menjadi salah satu agenda utama presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di masa pemerintahannya.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Muslimin Anwar menyatakan setidaknya ada empat langkah yang bisa dikerjakan untuk memberantas mafia migas ini.
Pertama, kata Muslimin, sosialisasikan data statistik kebutuhan migas secara detail. Misalnya, data kendaraan bermotor yang masih beroperasi melalui data perpanjangan STNK atau BPKB yang ada di masing masing provinsi.
"Dari sini dapat diperhitungkan berapa jumlah sedungguhnya kebutuhan BBM, demikian pula kebutuhan untuk industri dan sektor lainnya," kata Muslimin di Jakarta, Rabu (17/9).
Dengan dipublikasikan secara luas, jelas dia, maka masyarakat dapat memonitor dan mengawasi apakah benar misalnya kebutuhan BBM dalam negeri tahun ini adalah 46 juta kilo liter. Atau sesungguhnya jauh lebih kecil dari itu.
Sehingga banyak minyak impor yang tidak masuk ke dalam negeri namun langsung diselundupkan atau diselundupkan setelah masuk ke domestik.
Menurut Muslimin, hal semacam ini harus disampaikan kepada publik. Data kebutuhan migas di antaranya juga bisa didapat dan diumumkan ke publik penggunaan BBM masing-masing SPBU.
Kedua, umumkan atau sosialisasikan kepada publik proses pembelian, distribusi dan penjualan migas secara transparan. Sehingga dapat dikritisi dan diawasi bersama dengan masyarakat.
Audit lapangan terhadap pelaksanaan proses tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka. Agar dapat diperbaiki bila ada yang perlu dibenahi.
Muslimin menegaskan publik perlu mengetahui siapa saja pemain dan penanggung jawab dalam setiap titik pada mata rantai penyediaan-distribusi-penjualan BBM. Dengan begitu, akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan
Ketiga, jelas dia, law enforcement harus diterapkan bagi para pelanggar dan yang merugikan negara. KPK harus berani untuk membongkar apa yang disebutkan sebagai mafia migas. "Berikan sanksi hukum yang sepadan untuk menimbulkan edek jera," tegas Muslimin.
Keempat, ia meminta Jokowi dan JK yang harus memimpin langsung upaya pemberantasan mafia migas yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Pimpinan negara yang baru nantinya diharapkan menginspeksi langsung pelaksanaan terkait migas di lapangan. Termasuk berbagai perijinan yang seharusnya dimiliki masing masing pemain di sektor migas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika