REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko, mengatakan kabinet bentukan Jokowi-JK berangkat dari pertimbangan politik riil. Dasar pertimbang Jokowi adalah partai di dalam sistem politik dan kekuatan masyarakat.
"Komposisi itu sangat pas. Partai dan rakyat punya andil besar. Jokowi-JK ingin ada representasi orang-orang profesional yang bekerja dengan ide, tujuan, dan pemahaman berpikir," kata Budiman di gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Selasa (16/9).
Menurut Budiman, publik jangan hanya melihat komposisi kabinet Jokowi sebelum melihat indokator dan susunan menteri yang akan mengisi jabatan kabinet.
Dalam postur kabinet Jokowi-JK, dari 34 kementerian, sebanyak 18 kursi akan diduduki kalangan profesional, dan 16 kursi kalangan parpol. Ada tiga kementerian baru, penggabungan kementerian dan penggantian nama kementerian. Menurut Budiman, cara Jokowi menyelesaikan masalah berdasar pendekatan spasial.
"Jumlahnya kan tidak diubah tapi fungsi mesin diubah, pendekatannya spasial bukan sektoral. Karena selama ini pembangunan tumpang tindih, satu tanah tapi kebijakan beda-beda," ujarnya.
Soal susunan kabinet, Budiman mengakui Jokowi selalu berdiskusi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan semua petinggi parpol yang mengusungnya. Namun, diskusi itu dinilai bukan bagian dari intervensi Mega. Sebab, keputusan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Jokowi kan kader partai, dia didukung beberapa partai. Dia konsolidasi dengan partai, ini etika politik," tukasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika