REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap mengevaluasi posisi mereka di koalisi Merah Putih lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Tidak tertutup kemungkinan PPP akan masuk dalam bagian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Rakernas nanti akan menentukan sikap politik PPP terhadap pemerintah. Karena dalam perjalanan banyak kawan-kawan menghendaki PPP di pemerintahan jokowi-JK," kata Ketua Dewan Pertimbangan PPP, Zarkasih Nur saat dihubungi Republika, Rabu (16/9).
Zarkasih menyatakan kehadiran PPP di koalisi Merah Putih banyak menimbulkan friksi internal. Persoalan bermula dari kehadiran Wakil Ketua Umum PPP, Suryadarma Alie dan Djan Faridz yang menghadiri kampanye nasional pemilu legislatif Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno tanpa keputusan resmi partai.
Lantaran tidak ingin ada perpecahan, akhirnya sejumlah pengurus mengalah kepada SDA membawa PPP ke koalisi Merah Putih. "Memang munculnya PPP dalam barisan koalisi Merah Putih sejak awal cukup membuat perdebatan tajam. Terutama munculnya SDA dan Djan Faridz di acara Gerindra," ujar Zarkasih.
Zarkasih melanjutkan, sejumlah PPP membiarkan SDA membawa partai ke koalisi Merah Putih karena tidak ingin terjadi perpecahan. Namun sekarang sejumlah PPP seperti Suharso Manoarfa dan Hamzah Haz ingin keberadaan PPP di koalisi Merah Putih dievaluasi.
"Karena mereka menganggap yang di koalisi Merah Putih itu darurat. Pada intinya ingin dibicarakan bersama di Mukernas," kata Zarkasih.