REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rektor UIN Jakarta Prof Komaruddin Hidayat mengatakan kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mungkin akan meninggalkan partai politik.
"Politik itu selalu mengandung kompromi, tidak mungkin meninggalkan wakil-wakil parpol yang sudah lama merintis karier," kata Komaruddin Hidayat ketika dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.
Karena itu, Komaruddin menilai lebih penting memilih orang yang memiliki kemampuan dan integritas sebagai menteri daripada memperdebatkan berasal dari partai politik atau bukan.
"Yang lebih penting adalah kualitas orang-orang yang mengisi posisi menteri. Harus yang memiliki 'skill' dan integritas," tuturnya.
Terkait pihak-pihak yang mempertanyakan konsistensi Jokowi mengenai tidak akan ada bagi-bagi kursi menteri dengan partai politik koalisi, Komaruddin mengatakan hal itu merupakan sesuatu yang wajar.
"Apa pun bentuknya dan siapa pun orangnya, pasti akan mendapatkan kritik. Itulah politik dalam alam demokrasi," katanya.
Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengumumkan postur kabinet pemerintahan mereka, yaitu terdiri atas 34 kementerian. Sebanyak 18 kementerian akan diisi profesional nonpartai politik dan 16 diisi profesional kader partai politik.
Beberapa pihak mempermasalahkan postur tersebut karena sebelumnya Jokowi menyatakan kabinet yang dia pimpin akan diisi kalangan ahli dan tidak ada bagi-bagi kursi menteri untuk partai politik.
Dalam jumpa pers di Rumah Transisi, Senin petang (15/9), Jokowi-JK dan tim transisi memastikan postur kabinet berisi 34 kementerian sudah final.
"Sudah final, hanya nama masih ada yang belum sesuai," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, belum diumumkannya nama-nama jajaran kabinetnya itu karena masih menunggu masukan atau partisipasi publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika