REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan pemilihan menteri dari partai politik oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan sampai menerapkan politik "dagang sapi".

"Jangan sampai ada 'dagang sapi'. Tapi saya percaya Jokowi tidak akan melakukan itu. Kalau pun ada, relatif rendah," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan menteri adalah jabatan politik sehingga wajar bila ada kader partai politik yang mengisi posisi tersebut. Dalam memilih menteri, selain ada pertimbangan kompetensi tentu juga ada pertimbangan politik.

Namun, Nanat berharap Jokowi-JK memiliki keseimbangan antara pertimbangan kompetensi dan politik. Wajar bila menteri berasal dari partai politik, tetapi pemilihannya harus mengedepankan pertimbangan kompetensi dan profesionalisme.

"Bicara mengenai posisi menteri tentu tidak lepas dari pertimbangan politik. Yang penting jangan ada politik 'dagang sapi'," tutur mantan rektor UIN Bandung itu.

Terkait postur kabinet yang disampaikan Jokowi-JK, Nanat menilai perbandingan 18 menteri diisi profesional nonpartai politik dan 16 menteri dari partai politik sudah proporsional. Nanat juga tidak mempermasalahkan jumlah kementerian yang sama dengan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang berjumlah 34 kementerian.

"Kalangan profesional lebih banyak. Semoga nanti bisa membawa Indonesia berlari lebih kencang untuk maju," ujarnya.

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengumumkan postur kabinet pemerintahan mereka, yaitu terdiri atas 34 kementerian.

Sebanyak 18 kementerian akan diisi profesional nonpartai politik dan 16 diisi profesional kader partai politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika