REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada tengah menjadi sorotan banyak pihak. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berharap, pemerintah menarik pembahasan RUU Pilkada yang masih menjadi polemik di DPR tersebut.

"Kalau bisa pemerintah tarik saja," ujarnya di Balai Kota, Selasa (16/9).

Namun, jika tidak bisa dihentikan, kata Jokowi, maka lebih baik RUU Pilkada ditunda pembahasannya.

Secara pribadi, mantan wali kota Solo tersebut menilai, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyatnya.

Jika sistem tersebut dianggap memiliki sejumlah kekurangan, ujar Jokowi, maka yang harus dilakukan adalah mencari solusi untuk menutup kekurangan tersebut. Bukan malah mengembalikannya pada sistem yang lama.

"Hak politik rakyat jangan dipotong dengan alasan-alasan anggaran lah, money politic lah, konflik horizontal lah. Justru itu yang akan mendewasakan masyarakat. Jadi jangan sampai kita ini mundur lagi ke belakang," kata presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika