REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG--Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi menyarankan agar kementerian yang berkaitan dengan perekonomian sebaiknya ditempati profesional murni, bukan profesional politisi.

"Kementerian yang berkaitan dengan perkonomian sebaiknya ditempati oleh profesional murni, bukan dari profesional yang politisi," kata Ahmad Atang, Selasa (16/9).

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 16 menteri dalam kabinetnya kelak akan dijabat oleh profesional yang memiliki latar belakang partai politik. Atang mengatakan, jumlah kementerian untuk kalangan profesional partai politik itu terlampau besar.

Menurut dia, sekalipun calon menteri tersebut seorang profesional, namun tetap seorang politisi yang memiliki perhatian politik pula.

"Yang profesional murni saja belum tentu independen karena mereka diangkat oleh presiden dari parpol tertentu, maka fatsun politik pasti ada, apalagi calon menteri dari kader partai jelas jauh lebih tidak independen lagi," jelas Atang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika